Perhitungan Pesangon PHK Rumus, Tabel Masa Kerja, Contoh

Perhitungan Pesangon PHK: Rumus, Tabel Masa Kerja, Contoh

By Wahyu Dwi
Published 9 Min Read

Share on:

Perhitungan pesangon PHK terdiri dari tiga komponen: uang pesangon (UP) sebesar 1 sampai 9 bulan upah menurut masa kerja, uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 2 sampai 10 bulan upah mulai masa kerja 3 tahun, dan uang penggantian hak (UPH). UP kemudian dikalikan pengali yang bergantung pada alasan PHK, dari 0,5 sampai 2 kali, sedangkan dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (PP 35/2021 Pasal 40 sampai 57).

Aturan di atas adalah yang berlaku sekarang. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan dilaporkan tidak lagi memakai pengali 0,5, tetapi belum berlaku dan rumus barunya belum dijelaskan, sehingga ringkasannya ada di satu bagian khusus dan di artikel UU Ketenagakerjaan terbaru. Informasi disusun per 8 Oktober 2026 dan tiap angka dirujuk ke teks PP.

Poin Utama

  • Hak akibat PHK bukan satu angka: UP dikali pengali alasan PHK, ditambah UPMK dan UPH. Salah di dasar upah atau pengali berarti salah bayar.
  • Pengali UP berkisar 0,5 kali (misalnya efisiensi karena rugi dan pelanggaran setelah SP3) sampai 2 kali (sakit berkepanjangan dan meninggal dunia), sedangkan resign, mangkir, dan pelanggaran mendesak tidak mendapat pesangon.
  • Dasar upah hanya upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk pekerja harian, upah sebulan dihitung upah sehari dikali 30, berbeda dari pengali 25 atau 21 pada perhitungan lembur.
  • Haermes bisa jadi opsi yang layak dipertimbangkan bagi perusahaan yang ingin masa kerja, riwayat kontrak, dan komponen upah tiap karyawan tersimpan dalam satu sistem dengan formula penggajian yang dapat diatur, didukung pengalaman Weefer lebih dari 20 tahun.

Pesangon, UPMK, dan UPH: Tiga Komponen Hak Akibat PHK

Komponen Perhitungan Hak Pesangon PHK Karyawan

Pasal 40 ayat (1) mewajibkan pengusaha membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima, bila terjadi PHK. Ketiganya sering disebut sekaligus sebagai pesangon, padahal masing-masing punya dasar hitungan sendiri.

Bedanya Masing-Masing

Uang pesangon (UP) adalah hak berdasarkan masa kerja, dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun sampai 9 bulan upah untuk 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) baru berlaku mulai masa kerja 3 tahun dan naik sampai 10 bulan upah. Uang penggantian hak (UPH) mengganti hak yang belum dinikmati pekerja. Pada alasan PHK tertentu pekerja hanya berhak atas UPH dan uang pisah, tanpa pesangon.

Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah

UPH menurut Pasal 40 ayat (4) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Komponen penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% yang ada di aturan lama tidak lagi tercantum, dan UU 6/2023 menghapusnya. Uang pisah muncul pada alasan PHK tertentu, dan besarnya ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pekerja PKWT yang kontraknya berakhir mendapat uang kompensasi, bukan pesangon. Rumus kompensasi ada di artikel PKWT. Untuk menghitung ketiga komponen di atas, langkah pertama adalah menentukan dasar upah dan masa kerja.

Langkah 1: Tentukan Dasar Upah dan Masa Kerja

Dasar Upah: Upah Pokok Ditambah Tunjangan Tetap

Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon dan UPMK terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, menurut Pasal 66 PP 36/2021 dan Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 hasil perubahan UU 6/2023 (Hukumonline klinik, teks UU 6/2023). Tunjangan tidak tetap, misalnya uang makan yang bergantung kehadiran, tidak masuk. Contoh: upah pokok Rp5.000.000, tunjangan tetap Rp1.500.000, dan uang makan tidak tetap Rp500.000 menghasilkan dasar upah Rp6.500.000.

Berbeda dengan lembur, tidak ada aturan 75% dari keseluruhan upah pada perhitungan pesangon. Dasar hitungan lembur dibahas di artikel cara hitung lembur karyawan.

Pekerja Harian dan Upah Satuan Hasil

Untuk pekerja yang upahnya dibayar harian, upah sebulan sama dengan upah sehari dikali 30. Untuk upah satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir, dan bila lebih rendah dari upah minimum, dasarnya adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja bekerja, yaitu UMK bila ditetapkan dan UMP bila tidak (PP 36/2021 Pasal 67 dan penjelasannya). Perhatikan pengali harian: pesangon memakai 30, sedangkan lembur memakai 25 atau 21.

Cara Menghitung Masa Kerja

Tabel di Pasal 40 memakai rentang “atau lebih tetapi kurang dari”. Masa kerja 4 tahun 6 bulan masuk rentang 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, jadi UP-nya 5 bulan upah. Sisa bulan tidak menaikkan masa kerja ke tahun berikutnya. Dengan dasar upah dan masa kerja di tangan, kita bisa membaca tabelnya.

Tabel Masa Kerja: Berapa Bulan Upah yang Diterima?

Tabel berikut menggabungkan UP (Pasal 40 ayat 2) dan UPMK (Pasal 40 ayat 3). Kolom total hanya berlaku untuk alasan PHK dengan pengali UP satu kali, dan angka di tabel adalah jumlah bulan upah, belum dikalikan nilai upah Anda.

Masa kerjaUPUPMKTotal (pengali UP 1 kali)
Kurang dari 1 tahun1 bulanBelum berhak1 bulan
1 tahun sampai kurang dari 2 tahun2 bulanBelum berhak2 bulan
2 tahun sampai kurang dari 3 tahun3 bulanBelum berhak3 bulan
3 tahun sampai kurang dari 4 tahun4 bulan2 bulan6 bulan
4 tahun sampai kurang dari 5 tahun5 bulan2 bulan7 bulan
5 tahun sampai kurang dari 6 tahun6 bulan2 bulan8 bulan
6 tahun sampai kurang dari 7 tahun7 bulan3 bulan10 bulan
7 tahun sampai kurang dari 8 tahun8 bulan3 bulan11 bulan
8 tahun sampai kurang dari 9 tahun9 bulan3 bulan12 bulan
9 tahun sampai kurang dari 12 tahun9 bulan4 bulan13 bulan
12 tahun sampai kurang dari 15 tahun9 bulan5 bulan14 bulan
15 tahun sampai kurang dari 18 tahun9 bulan6 bulan15 bulan
18 tahun sampai kurang dari 21 tahun9 bulan7 bulan16 bulan
21 tahun sampai kurang dari 24 tahun9 bulan8 bulan17 bulan
24 tahun atau lebih9 bulan10 bulan19 bulan

Sebagai jawaban cepat, masa kerja 10 tahun masuk baris 9 sampai kurang dari 12 tahun: UP 9 bulan upah dan UPMK 4 bulan upah, total 13 bulan upah pada pengali satu kali, belum termasuk UPH. Hasil Anda bisa dicocokkan dengan simulator resmi Kemnaker. Pengali UP yang berbeda-beda ada di bagian berikut.

Pengali Pesangon Menurut Alasan PHK

Alasan PHK menentukan pengali UP, sedangkan UPMK dalam setiap baris berikut sebesar satu kali dan UPH selalu menyertai. Seluruh baris bersumber dari teks Pasal 41 sampai 57 PP 35/2021.

Alasan PHKPasalUPUPMK
Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan, pekerja tidak bersedia melanjutkan atau pengusaha tidak bersedia menerima411 kali1 kali
Pengambilalihan perusahaan42 ayat 11 kali1 kali
Pengambilalihan yang mengubah syarat kerja, pekerja tidak bersedia melanjutkan42 ayat 20,5 kali1 kali
Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian43 ayat 10,5 kali1 kali
Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian43 ayat 21 kali1 kali
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus atau tidak terus-menerus selama 2 tahun44 ayat 10,5 kali1 kali
Perusahaan tutup bukan karena kerugian44 ayat 21 kali1 kali
Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure)45 ayat 10,5 kali1 kali
Keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup45 ayat 20,75 kali1 kali
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena kerugian46 ayat 10,5 kali1 kali
PKPU bukan karena kerugian46 ayat 21 kali1 kali
Perusahaan pailit470,5 kali1 kali
PHK atas permohonan pekerja karena perbuatan pengusaha (Pasal 36 huruf g)481 kali1 kali
Pelanggaran perjanjian atau peraturan setelah SP1, SP2, dan SP352 ayat 10,5 kali1 kali
Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan552 kali1 kali
Memasuki usia pensiun561,75 kali1 kali
Meninggal dunia (diberikan kepada ahli waris)572 kali1 kali
Ditahan pihak berwajib 6 bulan, tidak menyebabkan kerugian perusahaan54 ayat 2Tidak ada1 kali

Dua pasangan alasan terlihat mirip tetapi pengalinya berbeda. Efisiensi karena kerugian (0,5 kali) membutuhkan bukti kerugian, antara lain hasil audit internal atau eksternal, sedangkan efisiensi untuk mencegah kerugian (1 kali) ditandai antara lain potensi penurunan produktivitas atau laba menurut penjelasan Pasal 43. Demikian pula perusahaan tutup karena rugi (0,5 kali) berbeda dari tutup bukan karena rugi (1 kali). Pada kepailitan, penjelasan Pasal 47 menyebut pembayarannya dilakukan oleh kurator.

Alasan PHK Tanpa Pesangon

Alasan PHKPasalHak yang diterima
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat50UPH dan uang pisah
Mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis51UPH dan uang pisah
Pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB52 ayat 2UPH dan uang pisah
Putusan lembaga penyelesaian perselisihan menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan yang dipermasalahkan pekerja49UPH dan uang pisah
Ditahan pihak berwajib 6 bulan dan menyebabkan kerugian perusahaan, termasuk bila dinyatakan bersalah dalam kasus itu sebelum 6 bulan berakhir54 ayat 1 dan 4UPH dan uang pisah

Usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar hak-hak tersebut dengan besaran berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja (Pasal 59). PHK juga harus melewati prosedur pemberitahuan dan perundingan sebelum hak-hak ini dibayarkan. Setelah mengenal tabel pengali, kita bisa menerapkannya pada contoh.

Contoh Perhitungan Pesangon PHK

Contoh Perhitungan Hak Pesangon PHK

Contoh berikut memakai nominal ilustrasi. UPH tidak dihitung dalam rupiah karena konversi cuti belum dijelaskan di teks PP.

Efisiensi karena Kerugian: Pengali 0,5 Kali

Masa kerja 6 tahun 3 bulan dengan upah Rp7.500.000 (upah pokok Rp6.500.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000). UP dasar rentang 6 sampai kurang dari 7 tahun adalah 7 bulan, dikali 0,5 menjadi 3,5 bulan upah, yaitu Rp26.250.000. UPMK 3 bulan upah menjadi Rp22.500.000. Total UP dan UPMK Rp48.750.000.

Perusahaan Tutup Bukan karena Kerugian: Pengali 1 Kali

Masa kerja 10 tahun dengan upah Rp8.000.000. UP 9 bulan upah menjadi Rp72.000.000, UPMK 4 bulan upah menjadi Rp32.000.000, total Rp104.000.000.

Pelanggaran Setelah Surat Peringatan Ketiga: Pengali 0,5 Kali

Masa kerja 4 tahun 8 bulan dengan upah Rp5.000.000. UP dasar 5 bulan dikali 0,5 menjadi 2,5 bulan upah, yaitu Rp12.500.000. UPMK 2 bulan upah menjadi Rp10.000.000, total Rp22.500.000.

Sakit Berkepanjangan: Pengali 2 Kali

Masa kerja 12 tahun dengan upah Rp9.000.000. UP 9 bulan dikali 2 menjadi 18 bulan upah, yaitu Rp162.000.000. UPMK 5 bulan upah menjadi Rp45.000.000, total Rp207.000.000.

Pekerja Harian

Upah sehari Rp200.000 menghasilkan upah sebulan Rp200.000 x 30 = Rp6.000.000. Masa kerja 3 tahun 2 bulan, PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian (1 kali): UP 4 bulan upah menjadi Rp24.000.000 dan UPMK 2 bulan upah menjadi Rp12.000.000, total Rp36.000.000. Bila keliru memakai pengali lembur 25, dasarnya Rp5.000.000 dan totalnya hanya Rp30.000.000, kurang Rp6.000.000.

Upah Satuan Hasil di Bawah Upah Minimum

Rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir Rp3.460.000, sedangkan upah minimum wilayah (angka ilustrasi) Rp3.806.000, sehingga dasar hitungnya Rp3.806.000. Masa kerja 2 tahun 5 bulan dan perusahaan tutup bukan karena rugi (1 kali): UP 3 bulan upah sebesar Rp11.418.000. UPMK belum berlaku karena masa kerja kurang dari 3 tahun.

Contoh terakhir adalah alasan yang paling sering menimbulkan pertanyaan karena melibatkan program pensiun.

Pesangon Pensiun dan Program Pensiun

Pekerja yang memasuki usia pensiun berhak atas UP 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), UPMK 1 kali, dan UPH (Pasal 56). Contoh: masa kerja 25 tahun dengan upah Rp12.000.000. UP 9 bulan dikali 1,75 menjadi 15,75 bulan upah, yaitu Rp189.000.000. UPMK untuk masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah, yaitu Rp120.000.000. Total UP dan UPMK Rp309.000.000.

Bila perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun, iuran yang dibayar pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan kewajiban pesangon, UPMK, dan uang pisah. Jika manfaat program pensiun lebih kecil, selisihnya dibayar pengusaha (Pasal 58). Penjelasan pasal itu memberi contoh: UP yang seharusnya diterima Rp15.000.000, manfaat pensiun Rp10.000.000 dengan iuran 60% pengusaha dan 40% pekerja. Iuran pengusaha Rp6.000.000 dan iuran pekerja Rp4.000.000, sehingga kekurangan yang dibayar pengusaha Rp9.000.000 dan total yang diterima pekerja Rp19.000.000. Jika iuran pengusaha melebihi seluruh hak pekerja, selisihnya dibayarkan kepada pekerja.

Bagaimana dengan UU Baru?

Tingkat 1. Menaker menyatakan tidak ada lagi pesangon dengan pengali 0,5. Katadata menafsirkannya sebagai kenaikan ke 1,0, sedangkan Kompas mencatat pesangon tetap berstruktur masa kerja dengan besar akhir yang bergantung alasan PHK, dan ada bab khusus dana cadangan pesangon yang pelaksanaannya diatur peraturan pemerintah. Tingkat 3. Rumus lengkap UU baru belum dijelaskan.

UU itu berlaku setelah masa transisi satu tahun, sehingga tabel di atas tetap dipakai sampai ketentuan baru berlaku. Dari 17 baris pengali, tujuh baris bertanda 0,5 kali adalah yang paling mungkin terdampak. Ringkasan lengkap dan tingkat keyakinan lain ada di artikel UU Ketenagakerjaan terbaru.

Kesalahan Umum dalam Perhitungan Pesangon

Memakai Total Penghasilan sebagai Dasar

Yang masuk hitungan hanya upah pokok dan tunjangan tetap. Memasukkan uang makan berbasis kehadiran, insentif, atau bonus membuat angka terlalu besar.

Salah Memilih Pengali Alasan PHK

Efisiensi karena rugi dan efisiensi untuk mencegah rugi berbeda dua kali lipat, begitu pula tutup karena rugi dan tutup bukan karena rugi. Pilih baris berdasarkan alasan yang tercantum dalam surat pemberitahuan PHK dan bukti yang mendasarinya.

Menukar Pengali Harian untuk Pesangon dan Lembur

Pesangon memakai upah sehari dikali 30, lembur memakai 25 atau 21. Menggunakan satu pengali untuk keduanya menghasilkan salah hitung seperti contoh pekerja harian di atas.

Melupakan UPMK dan UPH

Perhitungan sering berhenti di UP. Padahal UPMK mulai berlaku pada masa kerja 3 tahun, dan UPH, termasuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, tetap menyertai hampir setiap alasan PHK.

Menyamakan Resign dengan PHK

Pekerja yang mengundurkan diri memenuhi syarat hanya mendapat UPH dan uang pisah, bukan pesangon (Pasal 50). Hak karyawan resign dibahas di artikel hak karyawan resign.

Mencampur Kompensasi PKWT dengan Pesangon

Berakhirnya kontrak PKWT menghasilkan uang kompensasi dengan rumus sendiri, bukan pesangon dalam tabel di atas.

Haermes: Data Masa Kerja dan Payroll yang Konsisten

Perhitungan pesangon membutuhkan tiga data yang jarang berada di satu tempat: masa kerja, komponen upah (pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap), serta alasan PHK. Bila data itu tersebar di beberapa file, kesalahan seperti memasukkan tunjangan tidak tetap atau salah membaca rentang masa kerja mudah terjadi.

Weefer telah mengembangkan dan mengimplementasikan HRIS di Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Di Haermes, informasi penting karyawan termasuk riwayat kerja dan kontrak tersimpan dalam satu database, sistem payroll mengikuti aturan perusahaan lewat formula yang dapat diatur, dan data absensi, cuti, serta lembur yang disetujui terintegrasi ke penghitungan gaji. Detail fitur payroll ada di halaman software payroll Haermes. Rumus pesangon sendiri tetap perlu dicocokkan dengan aturan yang berlaku sebelum dibayarkan.

Skalanya bisa dilihat pada PT Penguin Indonesia, yang mengelola lebih dari 2.000 karyawan aktif bersama Haermes selama 7 tahun, dengan rating kepuasan after-sales support 9 dari 10.

Ingin data masa kerja dan komponen upah karyawan Anda lebih rapi sebelum menghitung hak PHK? Jadwalkan sesi konsultasi dengan tim Weefer untuk pembahasan yang disesuaikan dengan struktur upah dan pola kerja Anda.

Atur Data Masa Kerja dan Komponen Upah Karyawan Anda

Hubungi Kami Mulai Konsultasi

FAQ

UP 9 bulan upah dan UPMK 4 bulan upah, total 13 bulan upah pada alasan PHK dengan pengali UP satu kali, belum termasuk UPH. Pada pengali lain, UP dikalikan pengali sesuai alasan PHK.

Dasar UP maksimal 9 bulan upah. Dengan pengali 2 kali (sakit berkepanjangan atau meninggal dunia) UP menjadi 18 bulan upah, dan bersama UPMK 10 bulan upah pada masa kerja 24 tahun atau lebih totalnya 28 bulan upah, belum termasuk UPH. Pada pensiun, pengali 1,75 kali menghasilkan 25,75 bulan upah untuk UP dan UPMK.

Tidak. Karyawan yang mengundurkan diri sesuai syarat berhak atas UPH dan uang pisah (Pasal 50). Penjelasan lebih lengkap ada di artikel hak karyawan resign.

Hak akhir pekerja PKWT yang kontraknya berakhir adalah uang kompensasi, bukan pesangon. Rumusnya ada di artikel PKWT.

Mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut sesuai syarat dan pelanggaran mendesak hanya memberi UPH dan uang pisah. Pelanggaran yang didahului SP1, SP2, dan SP3 memberi UP dengan pengali 0,5 kali, UPMK, dan UPH.

Tidak. Dasar upah hanya upah pokok dan tunjangan tetap menurut Pasal 66 PP 36/2021 dan Pasal 157 UU 13/2003 hasil perubahan UU 6/2023.

Tidak. JKP adalah program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pesangon dibayar pengusaha. Menaker juga menyatakan dana cadangan pesangon dalam UU baru berbeda dari JKP.

Besarannya berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja, bukan tabel Pasal 40 (Pasal 59).

Teks PP 35/2021 tidak menetapkan tenggat pembayaran. Surat pemberitahuan PHK yang disampaikan paling lama 14 hari kerja sebelum PHK memuat antara lain kompensasi dan hak lain pekerja (Pasal 37 dan penjelasannya), dan bila ada perbedaan pendapat, penyelesaiannya melalui perundingan bipartit (Pasal 39).

Belum. UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru berlaku setelah masa transisi satu tahun, jadi PP 35/2021 tetap menjadi acuan. Perubahan yang dilaporkan ada di artikel UU Ketenagakerjaan terbaru.

Share on:

Author

Wahyu Dwi

Wahyu adalah seorang Digital Marketing Staff dan B2B Content Writer berpengalaman lebih dari 2 tahun di industri B2B SaaS. Fokus pada pembuatan konten yang mendalam dan informatif mengenai topik-topik seperti HRIS, Cloud Computing, ERP, Cybersecurity, serta CRM dan Customer Experience (CX). Memiliki keahlian dalam mengoptimalkan strategi konten yang mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan keterlibatan audiens di pasar B2B.

Categories: (1)

HR Tech
To the top